logo

Tugas Pokok

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR  71 TAHUN 2016 TENTANG
 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATANPROVINSI SULAWESI SELATAN
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 2 -
 
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293).
 
MEMUTUSKAN:
 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATANPROVINSI SULAWESI SELATAN.    
 BAB I  KETENTUAN UMUM
 Pasal 1
 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:  1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan. 7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. 8. Kepala Dinas adalah Kepala DinasKesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. 9. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas. 10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 11. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
 
 
BAB II KEDUDUKAN
 
Pasal 2
 
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3
 
(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari: a. Kepala Dinas;
 
 
b. Sekretariat, meliputi:
- 3 -
 
1. Subbagian Program; 2. SubbagianUmum, Kepegawaian, Dan Hukum; dan 3. Subbagian Keuangan. c. BidangKesehatan Masyarakat, meliputi: 1. Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi; 2. Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga. d. BidangPencegahan Dan Pengendalian Penyakit, meliputi: 1. Seksi Surveilans Dan Imunisasi; 2. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular; dan 3. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa. e. BidangPelayanan Kesehatan, meliputi: 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dan Tradisional; 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan 3. Seksi Pelayanan KesehatanTradisional. f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, meliputi: 1. Seksi Kefarmasian; 2. Seksi Alat Kesehatan; dan 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. g. Jabatan Fungsional.
 
(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Fungsi

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS  Bagian Kesatu Kepala Dinas  
 
Pasal 4
 
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakanUrusan Pemerintahan Bidang Kesehatanyang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.   (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
 
- 4 -
 
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,sumber daya kesehatan; g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,sumber daya kesehatan; h. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; i. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang kesehatan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi; j. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang kesehatan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi; k. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas; l. menyelenggarakan pembinaan umum pembangunan kesehatan, meliputi tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan di bidang kesehatan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; m. menyelenggarakan pembinaan teknis, pengawasan teknis, administratif, pembinaan operasional pembangunan kesehatan yang meliputi perumusan dan pelaksanaan serta tim kerja upaya kebijakan pembangunan kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan kebijakan Gubernur; n. menyelenggarakan pengelolaan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan haji di embarkasi dan debarkasi serta menetapkan tim kesehatan haji tingkat Provinsi; o. mengoordinasikan dan menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,sumber daya kesehatan; p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah  dalam rangka penyelenggaraan urusan kesehatan; q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
- 5 -
 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 
Bagian Kedua Sekretaris  
 
Pasal 5
 
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.
 
(2) Untuk melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyaifungsi : a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas; b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan; c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum; d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
 
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariatuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas  sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. mengoordinasikan dan melaksanakanpenyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas; h. mengoordinasikan dan melaksanakan penatalaksanaan pembiayaan dan jaminan kesehatan; i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian, dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas; k. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan; l. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas; m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- 6 -
 
n. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; o. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana; p. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan; q. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan; r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi; s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah  dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretarisdan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 
Pasal 6
 
(1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugasmembantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan informasi, administrasi pembiayaan dan jaminan kesehatan serta penyusunan laporan.
 
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran; g. menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas dan mengelola sistem informasi kesehatan; h. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja; i. melakukan koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembiayaan dan jaminan kesehatan; j. mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas; k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah  dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- 7 -
 
l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas KepalaSubbagian Programdan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 
Pasal 7
 
(1) Subbagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugasmembantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.
 
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya; g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar; h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas; i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang; j. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang; k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris; l. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas; m. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi; n. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan, dan keprotokolan; o. menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola data kehadiran pegawai; p. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai; q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- 8 -
 
r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian; s. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Dinas; t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara; u. menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola sistem informasi kepegawaian; v. melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas; w. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikanpenyusunan laporan hasil pemeriksaan; x. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah  dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; y. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas KepalaSubbagian Umum, Kepegawaian dan Hukumdan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan aa. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 Pasal 8
 
(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan yang mempunyai tugasmembantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
 
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuanganuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai; g. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas; h. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas; i. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- 9 -
 
j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan; k. menyusun realisasi perhitungan anggaran; l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan; m. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan; n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah  dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas KepalaSubbagian Keuangandan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Top